TOKYO (Arrahmah.id) -- Pemerintah Jepang menyatakan bahwa kemungkinan mengirim kapal perang ke Selat Hormuz menghadapi “hambatan yang sangat tinggi”, menyusul permintaan Amerika Serikat kepada sekutu-sekutunya untuk membantu mengamankan jalur pelayaran strategis tersebut. Sikap Tokyo yang berhati-hati menunjukkan kekhawatiran Jepang bahwa keterlibatan militer langsung di kawasan Timur Tengah dapat memperburuk konflik yang sedang memanas antara Iran, Amerika Serikat, dan 'Israel'.
Dilansir CNA (15/3/2026), pernyataan tersebut disampaikan oleh penasihat kebijakan dari Partai Demokrat Liberal Jepang yang berkuasa. Ia mengatakan bahwa standar atau ambang batas bagi Jepang untuk mengerahkan kapal perang ke Selat Hormuz sangat tinggi karena berkaitan dengan pembatasan hukum serta risiko eskalasi konflik regional.
Sikap ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mendesak sejumlah negara—termasuk Jepang, Inggris, Prancis, China, dan Korea Selatan—untuk mengirim kapal perang guna menjaga jalur pelayaran di Selat Hormuz tetap terbuka bagi kapal dagang dan tanker minyak.
Selat Hormuz sendiri merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Samudra Hindia. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati perairan sempit ini, sehingga setiap gangguan keamanan di kawasan tersebut dapat berdampak besar terhadap pasar energi global.
Krisis di kawasan itu semakin memanas sejak akhir Februari 2026 setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu balasan dari Teheran. Ketegangan tersebut menyebabkan gangguan besar pada aktivitas pelayaran dan memicu lonjakan harga minyak dunia.
Sejumlah negara lain juga menunjukkan sikap berhati-hati terhadap permintaan Washington. Inggris dilaporkan mempertimbangkan opsi non-tempur seperti penggunaan drone penyapu ranjau, sementara beberapa negara Eropa dan Asia masih menimbang risiko keterlibatan militer langsung di wilayah tersebut.
Para analis menilai Jepang berada dalam posisi sensitif karena negara itu sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, tetapi pada saat yang sama konstitusi pascaperangnya membatasi penggunaan kekuatan militer di luar negeri. Oleh karena itu, Tokyo diperkirakan akan mengutamakan pendekatan diplomatik dan perlindungan jalur energi tanpa keterlibatan tempur langsung.
Jika ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat, para pengamat memperingatkan bahwa stabilitas pasokan energi global dapat terganggu dan berpotensi memicu krisis ekonomi yang lebih luas di berbagai negara yang bergantung pada impor minyak dari kawasan Teluk. (hanoum/arrahmah.id)