JAKARTA (Arrahmah.id) - Pemerintah Indonesia hingga kini belum membuka pintu masuknya bantuan asing terkait bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
“Untuk sementara ini, belum ya,” ujar Prasetyo ketika ditanya mengenai kemungkinan menerima bantuan dari luar negeri.
Prasetyo menjelaskan bahwa sejumlah negara sahabat telah menunjukkan perhatian besar terhadap Indonesia.
Bentuk perhatian itu mulai dari ucapan belasungkawa hingga tawaran bantuan untuk penanganan bencana. Namun, pemerintah menilai situasi saat ini masih dapat ditangani dengan kekuatan nasional.
“Meskipun kami mewakili pemerintah RI menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat baik yang mengucapkan keprihatinan maupun yang ingin memberikan bantuan kami mengucapkan terima kasih,” katanya.
Penanganan Nasional Dinilai Mampu Mengatasi Bencana
Menurut Prasetyo, pemerintah meyakini bahwa sumber daya nasional masih cukup untuk menanggulangi dampak bencana.
Ia menyebut ketersediaan pangan dalam kondisi aman, sementara distribusi bahan bakar minyak (BBM) terus diupayakan melalui berbagai metode, termasuk dropping dari udara bila diperlukan.
“Dari sisi pangan alhamdulillah kita punya stok yang cukup. Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina memastikan pasokan BBM terdistribusi ke seluruh wilayah, termasuk dengan cara-cara yang mungkin tidak normal, seperti dropping dari udara,” jelasnya.
Desakan Status Bencana Nasional Belum Diikuti Pemerintah
Menanggapi desakan sejumlah pihak agar status bencana Sumatera dinaikkan menjadi bencana nasional, Prasetyo menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah penanganan di lapangan.
“Kalau pertanyaannya kembali ke masalah status bencana nasional atau tidak, sebagaimana sudah berulang kali dijelaskan berbagai pihak, yang paling penting adalah penanganannya,” ujar Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa sejak bencana pertama terjadi, seluruh sumber daya nasional telah dikerahkan. Pemerintah pusat, lanjutnya, memberikan dukungan penuh kepada pemerintah daerah, baik dari segi logistik, operasional, hingga anggaran.
“Masalah penanganan, support, atau backup dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah—provinsi maupun kabupaten—termasuk mengenai anggaran, Bapak Presiden sudah memberikan instruksi untuk mem-backup sepenuhnya proses penanganan terhadap saudara-saudara di tiga provinsi,” tegasnya.
Pertimbangan Status Bencana Tidak Diungkapkan
Terkait alasan mengapa status bencana tidak dinaikkan menjadi bencana nasional, Prasetyo mengatakan bahwa pemerintah memiliki banyak pertimbangan. Namun, pertimbangan tersebut tidak dapat dipublikasikan.
“Berkenaan masalah status, itu banyak pertimbangan. Sampai hari ini pemerintah merasa bahwa penanganan sudah cukup masif, semua sumber daya nasional digerakkan. Banyak pertimbangan, dan ada hal-hal yang tidak bisa disampaikan,” pungkasnya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat tetap berjalan secara maksimal meskipun belum membuka opsi bantuan internasional maupun perubahan status bencana.
(ameera/arrahmah.id)