JAKARTA (Arrahmah.id) - Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyoroti rencana PT Agrinas Pangan Nusantara yang disebut akan mengimpor mobil pikap dari India untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Herman menilai pengadaan kendaraan dalam jumlah besar tersebut semestinya dibahas terlebih dahulu bersama DPR agar penggunaan anggaran negara berlangsung transparan dan akuntabel.
Ia juga menyatakan dukungannya terhadap usulan penghentian sementara atau moratorium terhadap rencana impor tersebut.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa Agrinas berencana mengimpor sekitar 105.000 unit mobil pikap dari India dengan nilai mencapai Rp24,66 triliun.
Angka tersebut dinilai sangat besar sehingga perlu kejelasan resmi dari pemerintah sebelum dilanjutkan.
“Ini anggaran besar sekali. Semestinya ini dibahas dulu di DPR untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Semestinya ini juga terbuka ke publik,” kata Herman kepada wartawan, Jumat (27/2/2026).
Ia menjelaskan, dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI sebelumnya, manajemen Agrinas pernah memaparkan rencana alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar untuk masing-masing desa dalam program tersebut.
Rinciannya, sekitar Rp1,6 miliar dialokasikan untuk pembangunan gedung, Rp500 juta untuk modal kerja, dan sisanya digunakan untuk sarana serta prasarana, termasuk transportasi.
Namun, Herman menilai pemaparan itu tidak menjelaskan secara rinci jenis maupun spesifikasi kendaraan yang akan digunakan.
“(Agrinas) tidak pernah menyebutkan transportasinya jenis apa dan kualifikasinya apa. Nah, tahu-tahu kemarin tahu dari media ya, ada impor dari India,” ujarnya.
Karena itu, ia menyatakan sejalan dengan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang mengusulkan agar rencana impor mobil pikap tersebut dihentikan sementara hingga ada penjelasan resmi dari pemerintah.
“Saya sepakat dengan Pak Dasco untuk menghentikan dulu sampai betul-betul nanti ada keputusan dari pemerintah yang memastikan bahwa ini dapat dijalankan,” kata Herman.
Selain itu, ia menilai kebijakan pengadaan kendaraan juga perlu mempertimbangkan arahan Prabowo Subianto yang selama ini mendorong penguatan industri dalam negeri.
Menurut Herman, jika memungkinkan, kebutuhan kendaraan program desa sebaiknya memprioritaskan produk lokal agar mendukung kemampuan industri nasional.
(ameera/arrahmah.id)