GAZA (Arrahmah.id) - Gerakan Perlawanan Palestina Hamas menyatakan pada Ahad (14/12/2025) bahwa pihaknya telah sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian gencatan senjata, sementara 'Israel' terus melanggarnya setiap hari dan menggunakan alasan-alasan yang dinilai lemah untuk menghindari kewajibannya.
Dalam pernyataan yang dirilis bertepatan dengan peringatan 38 tahun berdirinya Hamas, kelompok tersebut menyerukan kepada para mediator dan pemerintah Amerika Serikat agar menekan 'Israel' dan memaksa pemerintahnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Hamas mengecam apa yang disebutnya sebagai pelanggaran yang terus-menerus dan sistematis oleh 'Israel'.
Hamas juga mendesak pemerintah AS untuk menepati komitmen yang telah disampaikan, dengan menegakkan gencatan senjata, menghentikan pelanggaran dan serangan 'Israel' terhadap warga Palestina, membuka kembali seluruh perlintasan, terutama perlintasan Rafah ke dua arah, serta meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
Dalam pernyataan tersebut, Hamas menyebut Operasi Banjir Al-Aqsha sebagai tonggak penentu dalam perjuangan rakyat Palestina menuju kebebasan dan kemerdekaan. Operasi itu, menurut Hamas, menandai awal dari kekalahan pendudukan 'Israel' dan proses pengusirannya dari tanah Palestina.
Hamas kembali menegaskan penolakan total terhadap segala bentuk perwalian atau mandat atas Jalur Gaza maupun bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki. Kelompok itu memperingatkan adanya upaya untuk memaksakan pengusiran penduduk atau membentuk ulang Gaza sesuai dengan rencana 'Israel'.
Gerakan tersebut menegaskan bahwa hanya rakyat Palestina yang berhak menentukan kepemimpinan politik mereka dan mengelola urusan internalnya. Hamas juga menegaskan hak sah rakyat Palestina untuk membela diri, membebaskan tanah mereka, serta mendirikan negara merdeka dan berdaulat sepenuhnya dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya.
Hamas menyerukan kepada negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah mendesak dan terkoordinasi guna menekan 'Israel' agar menghentikan agresinya, membuka kembali perlintasan, mengizinkan masuknya bantuan, segera melaksanakan program bantuan darurat, penyediaan tempat tinggal, serta rekonstruksi, dan menjamin kebutuhan hidup dasar bagi lebih dari dua juta warga Palestina di Gaza.
Terkait Yerusalem, Hamas menegaskan bahwa kota tersebut dan Masjid Al-Aqsa akan tetap menjadi pusat konflik. Kelompok itu menolak klaim kedaulatan 'Israel' atas Yerusalem dan menegaskan bahwa kebijakan permukiman dan Yahudisasi tidak akan menghapus identitas Palestina kota tersebut. Yerusalem, menurut Hamas, akan tetap menjadi ibu kota abadi Palestina.
Mengenai isu tahanan Palestina, Hamas menyatakan bahwa pembebasan para tahanan tetap menjadi prioritas nasional utama dan mengecam sikap diam komunitas internasional atas penderitaan mereka. Hamas menyerukan kepada masyarakat internasional dan organisasi hak asasi manusia untuk menekan 'Israel' agar menghentikan pelanggaran terhadap para tahanan di penjara-penjaranya.
Hamas menegaskan bahwa hak-hak nasional rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut, terutama hak untuk melakukan perlawanan dalam segala bentuknya, dijamin oleh hukum internasional dan tidak dapat dilepaskan.
Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya mewujudkan persatuan nasional dan membangun kembali sistem politik Palestina berdasarkan strategi perjuangan dan perlawanan yang terpadu guna menghadapi rencana 'Israel' yang bertujuan menghancurkan perjuangan Palestina.
Pernyataan ditutup dengan pujian terhadap kekuatan perlawanan dan gerakan solidaritas global, serta seruan untuk meningkatkan aksi internasional melawan kebijakan dan praktik 'Israel' yang menargetkan rakyat Palestina dan tanah mereka. (zarahamala/arrahmah.id)