TEHERAN (Arrahmah.id) – Iran memasuki fase politik baru setelah dikonfirmasi tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dalam serangan udara yang dilancarkan entitas Zionis terhadap Iran pada 28 Februari 2026.
Menanggapi situasi tersebut, penasihat Khamenei, Mohammad Mokhber, mengumumkan pembentukan kepemimpinan kolektif sementara yang terdiri dari tiga tokoh utama negara untuk mengisi kekosongan hingga terpilihnya pemimpin baru.
Kepemimpinan transisi ini terdiri dari Presiden Masoud Pezeshkian, Ketua Lembaga Peradilan Gholam Hossein Mohseni Ejei, serta seorang faqih dari Majelis Wali Konstitusi yang dipilih oleh Majelis Kebijaksanaan. Belakangan, nama ulama Ali Reza Arafi ditetapkan sebagai anggota ketiga dalam struktur tersebut.
Mohammad Mokhber merujuk pada Pasal 111 Konstitusi Iran yang menyatakan bahwa jika Pemimpin Tertinggi berhalangan tetap, maka tugasnya sementara waktu diemban oleh dewan yang terdiri dari Presiden, Ketua Lembaga Peradilan, dan seorang anggota faqih dari Majelis Wali Konstitusi, hingga Majelis Ahli memilih pemimpin baru secepatnya.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian (Associated Press).
Masoud Pezeshkian: Presiden Reformis di Tengah Krisis
Masoud Pezeshkian merupakan dokter sekaligus politikus reformis Iran yang lahir pada 1954 di Mahabad. Ia dikenal sebagai tokoh yang kerap mengkritik kelompok garis keras atau “usuliyin”.
Pezeshkian menempuh pendidikan di Mahabad dan Urmia sebelum melanjutkan studi kedokteran di Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz. Ia aktif dalam gerakan mahasiswa saat Revolusi Iran tahun 1979 dan mendirikan Perhimpunan Islam Mahasiswa Fakultas Kedokteran setelah revolusi.
Saat perang Iran-Irak, ia turut mengirimkan tim medis ke garis depan dan bertugas sebagai dokter sekaligus kombatan. Ia kemudian mengambil spesialisasi bedah umum dan bedah jantung serta menduduki berbagai jabatan akademik, termasuk Rektor Universitas Ilmu Kedokteran Tabriz.
Pezeshkian pernah menjabat Menteri Kesehatan pada era Presiden Mohammad Khatami sebelum akhirnya mengundurkan diri akibat konflik politik di parlemen. Ia juga terpilih sebagai anggota parlemen dari Tabriz dan menjadi Wakil Ketua Pertama Parlemen periode ke-10.
Dalam pemilu dini 2024 yang digelar setelah wafatnya Presiden Ebrahim Raisi, Pezeshkian maju sebagai satu-satunya kandidat dari kubu reformis melawan lima kandidat konservatif dan meraih kemenangan dengan 55 persen suara, mengungguli Saeed Jalili.
Pada serangan gabungan Amerika dan “Israel” pada 28 Februari 2026, media Zionis sempat mengklaim Pezeshkian turut tewas. Namun putranya tampil membantah kabar tersebut dan memastikan bahwa upaya pembunuhan terhadap sang presiden berhasil digagalkan.
Ketua Lembaga Peradilan Gholam Hossein Mohseni Ejei (Media Iran).
Gholam Hossein Mohseni Ejei: Figur Keras dari Lembaga Peradilan
Gholam Hossein Mohseni Ejei adalah ulama dan politikus Iran yang menjabat sebagai Ketua Lembaga Peradilan sejak 2021 setelah ditunjuk oleh Khamenei. Ia lahir pada 1956 di Ejeh, Provinsi Isfahan.
Ia menempuh pendidikan agama di Kota Qom dan terlibat dalam struktur peradilan pasca revolusi 1979. Ejei pernah memegang sejumlah posisi penting, termasuk di Pengadilan Revolusi dan Kementerian Intelijen.
Sepanjang kariernya, ia dikenal terlibat dalam berbagai kasus besar, termasuk penanganan ledakan kantor Perdana Menteri tahun 1981 serta gelombang penangkapan dan eksekusi terhadap oposisi. Ia juga dikaitkan dengan tindakan represif terhadap demonstrasi pada 2009, 2018, dan 2019.
Di bawah kewenangannya, lebih dari 100 surat kabar ditutup, yang oleh berbagai organisasi hak asasi manusia dinilai sebagai bagian dari pembungkaman kebebasan pers. Karena rekam jejak tersebut, Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadapnya berupa pembekuan aset dan larangan bepergian.
Ejei dikenal dengan pendekatan keamanan yang keras dan memiliki kewenangan luas dalam pelaksanaan hukuman, termasuk vonis mati dan qishash.
Ali Reza Arafi (Media Iran).
Ali Reza Arafi: Ulama Pendidikan dan Figur Hozah
Ali Reza Arafi adalah ulama Iran yang saat ini menjabat sebagai Direktur Hozah Ilmiah (seminari keagamaan) dan Imam Shalat Jumat di Qom. Ia lahir pada 1955 di Meybod, Provinsi Yazd.
Sejak usia muda, Arafi telah mendalami Al-Qur’an, sastra Arab, dan fikih. Ia melanjutkan studi di Qom dan belajar kepada sejumlah ulama terkemuka. Ia juga aktif dalam gerakan Imam Khomeini dan pernah dipenjara pada usia 16 tahun.
Pada 1979, ia mendirikan Dewan Pengawas Mahasiswa Non-Iran yang kemudian berkembang menjadi Pusat Global Ilmu-Ilmu Islam. Sejak 2008, ia memimpin lembaga tersebut.
Arafi juga pernah memimpin Universitas Al-Mustafa Internasional dan menjadi anggota Dewan Tertinggi Revolusi Kebudayaan. Pada 2019, ia ditunjuk sebagai anggota Majelis Wali Konstitusi oleh Khamenei.
Dengan terbentuknya kepemimpinan tiga serangkai ini, Iran kini memasuki masa transisi yang sensitif. Perhatian dunia tertuju pada bagaimana negara tersebut akan memilih Pemimpin Tertinggi baru dan bagaimana arah kebijakan domestik maupun luar negerinya pasca wafatnya Khamenei.
(Samirmusa/arrahmah.id)