KAIRO (Arrahmah.id) - Kunjungan maraton Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Arab Saudi dan Mesir baru-baru ini menandai titik balik bersejarah bagi geopolitik Timur Tengah. Para ahli menyebut sinyal aliansi ini sebagai "poros penyelamat" yang mampu membendung ambisi dominasi 'Israel' di kawasan tersebut.
Dalam pertemuan puncaknya dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Kairo, kedua pemimpin menegaskan keselarasan pandangan mengenai isu-isu regional, terutama Palestina. Kerja sama yang direncanakan tidak lagi terbatas pada sektor ekonomi, melainkan meluas ke ranah keamanan dan teknologi militer tingkat tinggi.
Pasca KTT Mesir-Turki tersebut, el-Sisi dan Erdogan menyatakan adanya kesamaan pandangan mengenai berbagai isu regional, terutama situasi yang terjadi di Palestina. Keduanya menegaskan upaya untuk memperluas kerja sama antara kedua negara di berbagai bidang, termasuk kerja sama militer dan keamanan. Keselarasan pandangan antara kedua negara ini, bersama dengan Arab Saudi, menjadi landasan bagi aliansi yang diprediksi akan melampaui hubungan ekonomi menuju kerja sama komprehensif guna memperkuat aliansi strategis di antara ketiga negara, sebagaimana disampaikan oleh mantan Asisten Menteri Luar Negeri Mesir, Duta Besar Ali al-Ashmawi.
Al-Ashmawi menegaskan dalam program "Al-Masa'iya" di saluran Al-Jazeera Mubasher bahwa pembatasan kunjungan Presiden Turki hanya ke Riyadh dan Kairo, serta cakupan pernyataan akhir yang meliputi seluruh aspek kerja sama, mungkin merupakan persiapan menuju apa yang bisa disebut sebagai "NATO Arab-Islam". Hal ini akan semakin kuat terutama jika Pakistan dengan kekuatan nuklirnya serta Indonesia dengan cadangan populasi besarnya turut bergabung. Menurut al-Ashmawi, negara-negara tersebut memiliki bobot demografi, ekonomi, militer, dan teknologi yang telah mendorong Presiden AS Donald Trump untuk menarik kembali rencananya terkait pengusiran penduduk Jalur Gaza.
Namun, aliansi ini tidak akan berjalan mudah di hadapan tantangan dari pihak 'Israel' dan Amerika Serikat. Meski demikian, sisi positifnya adalah Turki, Mesir, dan Arab Saudi memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat serta cakap dalam berurusan dengan pemerintahan Trump. Mereka mampu menjelaskan "garis merah" kepada semua pihak tanpa melakukan provokasi. Jika niat dan kehendak politik tersebut nyata, aliansi ini akan menjadi titik yang sangat penting dalam sejarah kawasan untuk menghadapi proyek-proyek hegemoni dan upaya pemecahbelahan wilayah.
Senada dengan hal tersebut, peneliti politik Ali Bakir berpendapat bahwa hubungan Mesir-Turki telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya secara politik dan ekonomi, sehingga membuka pintu bagi kerja sama lebih lanjut. Bakir menjelaskan bahwa Turki melihat potensi negara-negara penting di kawasan selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik secara ekonomi maupun politik. Melalui investasi pada sumber daya negara-negara besar di kawasan, Ankara mencoba menghadapi proyek hegemoni 'Israel', terutama saat Tel Aviv mencapai kapasitas militer terbesar dalam sejarahnya.
Menghadapi kekuatan militer 'Israel' yang sangat besar tersebut memerlukan upaya keras dari negara-negara kunci di kawasan. Bakir menambahkan bahwa aliansi yang diharapkan ini membutuhkan waktu karena tidak bergerak di ruang hampa. 'Israel' diprediksi tidak akan membiarkan aliansi ini terbentuk, terutama jika Pakistan dan Indonesia bergabung, yang memicu lobi-lobi pro-'Israel' di Amerika Serikat untuk bekerja lebih awal dalam menyabotase rencana tersebut.
Penting juga bagi aliansi strategis ini untuk tidak dibangun secara tergesa-gesa agar tidak runtuh dengan cepat. Saat ini, kepercayaan antar ketiga negara telah kembali pulih setelah hilang selama bertahun-tahun, sehingga memungkinkan pembangunan aliansi yang sesuai dengan prioritas masing-masing pihak dalam menghadapi berbagai risiko. (zarahamala/arrahmah.id)