GAZA (Arrahmah.id) - Sebelas menteri dari pemerintahan pendudukan 'Israel', termasuk delapan menteri dari Partai Likud pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyerukan kepada Menteri Keamanan 'Israel' agar menyetujui upacara pengibaran bendera di dalam Jalur Gaza pada perayaan Hanukkah mendatang.
Usulan tersebut dipublikasikan pada Kamis (11/12/2025) oleh kelompok ultranasionalis pro-permukiman Nachala, yang menjadi penggerak utama inisiatif ini.
Dalam surat bersama, para menteri menyatakan bahwa “sudah saatnya menegaskan dengan bangga bahwa Gaza adalah bagian dari Tanah 'Israel', milik eksklusif bangsa Yahudi,” dan karena itu harus segera dianeksasi.
Mereka mendesak Kementerian Keamanan untuk mengizinkan pengibaran bendera 'Israel' di atas reruntuhan Nissanit, bekas permukiman 'Israel' di Gaza utara yang dibongkar setelah penarikan 'Israel' dari wilayah tersebut pada 2005.
Inisiatif ini dipandang sebagai kelanjutan dari kebijakan kolonial permukiman 'Israel' yang telah berlangsung lama, yang bertujuan menegaskan kembali kendali atas tanah Palestina sekaligus menggusur penduduk aslinya.
Di antara para penandatangan terdapat Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben Gvir, serta tokoh senior Likud lainnya, termasuk Menteri Transportasi Miri Regev.
Selain itu, sebanyak 21 anggota Knesset dari Partai Likud dan partai Otzma Yehudit (Kekuatan Yahudi) pimpinan Ben Gvir turut mendukung seruan tersebut meski tidak menjabat sebagai menteri. Nachala menyatakan bahwa upacara pengibaran bendera dijadwalkan berlangsung pada 18 Desember, bertepatan dengan malam kelima Hanukkah.
Langkah ini muncul di tengah berlanjutnya kejahatan 'Israel' di Jalur Gaza yang hancur, di mana pasukan pendudukan 'Israel' masih menguasai lebih dari separuh wilayah tersebut di bawah gencatan senjata rapuh yang mulai berlaku pada 10 Oktober.
Pada Rabu (10/12), pasukan pendudukan 'Israel' mengumumkan telah menahan “beberapa warga sipil Israel” yang memasuki Gaza tanpa izin. Organisasi bantuan hukum Honenu kemudian menyatakan bahwa para tahanan tersebut termasuk puluhan aktivis sayap kanan yang berupaya membangun kembali permukiman di lokasi Nissanit.
Hingga kini, Kementerian Keamanan Israel belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Sementara itu, kerangka perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat dan disetujui Dewan Keamanan PBB pada November lalu masih menyerukan penarikan bertahap pasukan 'Israel' dari sebagian wilayah Gaza yang diblokade. (zarahamala/arrahmah.id)