BANDA ACEH (Arrahmah.id) - Sebuah video yang viral di media sosial memperlihatkan sekelompok pria menaiki kapal pembawa bantuan menggunakan kapal kayu dan meminta jatah logistik.
Kemunculan dua pria berseragam loreng dengan atribut bulan bintang dan logo Burak Singa, simbol yang selama ini dikenal publik sebagai identitas kelompok yang diasosiasikan dengan GAM, langsung memicu perhatian luas.
Dalam video itu, dua pria berseragam tampak naik ke kapal bantuan dengan penuh keyakinan. Di lengan mereka terlihat emblem bulan bintang serta logo Burak Singa, membuat publik bertanya-tanya mengenai status dan legitimasi mereka.
Dalam video lain, seorang prajurit TNI yang mengawal kapal terlihat berbicara lewat ponsel.
Sementara itu, salah seorang pria berseragam loreng di rombongan tersebut menyebut-nyebut nama “panglima wilayah Idi Cut, Aceh Timur” dan mengklaim bahwa mereka naik ke kapal berdasarkan “perintah” dari staf khusus Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem).
Klaim itu langsung dibantah keras oleh Mualem.
“Saya tidak ada laporan. Kalau ada, sudah jelas akan kita tindak,” ujar Mualem kepada wartawan.
Gubernur Aceh itu menegaskan bahwa tidak ada instruksi, baik resmi maupun tidak resmi, kepada pihak mana pun untuk menaiki kapal bantuan, apalagi mengambil atau menahan jatah logistik.
Ia juga menanggapi isu lain yang beredar, yakni kabar adanya pihak yang mencoba menguasai sembako atau memanfaatkan situasi bencana untuk kepentingan kelompok tertentu.
“Saat ini kita butuh kesadaran bersama. Ini masa sulit. Saya minta jangan ada yang mengambil kesempatan,” kata Mualem.
Menurutnya, distribusi bantuan adalah prioritas, dan siapa pun yang terbukti menghambat atau mengambil jatah bantuan secara tidak sah akan diproses.
Insiden ini terjadi di tengah penanganan bencana besar di Aceh yang masih berfokus pada evakuasi dan distribusi logistik.
Kehadiran atribut yang menyerupai simbol-simbol historis seperti bulan bintang, yang identik dengan masa konflik dan GAM, membuat publik semakin gelisah.
Namun Mualem memastikan bahwa negara dan pemerintah daerah tetap memegang penuh kendali situasi.
Pemerintah menegaskan bahwa seluruh proses penanganan bencana diawasi ketat, dan tindakan tegas menanti siapa pun yang mencoba memainkan peran di luar otoritas resmi.
(ameera/arrahmah.id)