GAZA (Arrahmah.id) -- Dokumen internal “Board of Peace” yang bocor mengungkap rencana pelucutan senjata kelompok perlawanan PalestinaHamas di Gaza sebagai syarat utama rekonstruksi, memicu kritik karena dinilai lebih menguntungkan kepentingan 'Israel' dibandingkan pihak Palestina.
Rincian dokumen tersebut menunjukkan bahwa pelucutan senjata Hamas menjadi inti dari skema perdamaian yang diusung lembaga internasional bentukan Amerika Serikat tersebut. Dalam laporan yang diungkap Reuters (27/3/2026), proses itu mencakup penyerahan senjata secara bertahap, penghancuran infrastruktur militer seperti terowongan, hingga verifikasi internasional sebelum pembangunan kembali Gaza dapat dilakukan.
Selain itu, rencana tersebut juga mencakup pembentukan pemerintahan teknokrat Palestina yang akan mengambil alih administrasi Gaza, disertai kehadiran pasukan keamanan internasional. Namun, rekonstruksi wilayah disebut hanya akan berjalan jika Gaza telah sepenuhnya didemiliterisasi.
Sejumlah laporan internasional menegaskan bahwa pelucutan Hamas memang menjadi prasyarat utama dalam proposal perdamaian yang didorong Amerika Serikat dan 'Israel'. Bahkan, dalam beberapa skema, Hamas diminta menyerahkan seluruh persenjataan berat dalam batas waktu tertentu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata jangka panjang.
Namun, pendekatan ini menuai kritik dari berbagai pihak Palestina. Mereka menilai rencana tersebut tidak memberikan jaminan yang seimbang, khususnya terkait penghentian agresi Israel maupun komitmen penarikan pasukan dari Gaza. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pelucutan senjata justru akan melemahkan posisi Hamas tanpa memberikan kepastian politik bagi Palestina.
Pengamat juga menilai bahwa fokus berlebihan pada demiliterisasi berisiko menghambat proses perdamaian itu sendiri, karena mengabaikan isu mendasar seperti kedaulatan Palestina dan perlindungan warga sipil. Sementara itu, 'Israel' tetap bersikeras bahwa pelucutan Hamas adalah syarat mutlak sebelum proses rekonstruksi dan stabilisasi dapat berjalan.
Secara keseluruhan, kebocoran dokumen ini memperlihatkan bahwa arah kebijakan “Board of Peace” lebih menitikberatkan pada aspek keamanan 'Israel', sekaligus menempatkan pelucutan Hamas sebagai prasyarat utama—yang hingga kini masih menjadi titik paling kontroversial dalam upaya penyelesaian konflik Gaza. (hanoum/arrahmah.id)