LONDON (Arrahmah.id) - Pemerintah Inggris mengancam akan menghentikan pendanaan bagi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan keluar dari Statuta Roma jika pengadilan tersebut melanjutkan penerbitan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu. Ancaman itu diungkapkan Jaksa ICC Karim Khan dalam pengajuan terbaru yang membela keputusannya untuk menjerat Netanyahu, sebagaimana dilaporkan The Guardian.
Khan menyebut ancaman tersebut disampaikan dalam sebuah percakapan telepon dengan seorang pejabat Inggris pada 23 April 2024. Ia tidak menyebutkan nama pejabat tersebut, namun laporan media mengindikasikan bahwa orang tersebut adalah Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, David Cameron. Menurut Khan, pejabat tersebut berpendapat bahwa penerbitan surat penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant akan bersifat “tidak proporsional”.
Khan juga mengungkap bahwa seorang pejabat Amerika Serikat memperingatkannya pada April 2024 bahwa penerbitan surat penangkapan tersebut akan menimbulkan “konsekuensi yang bersifat bencana”. Ia mengatakan pihak AS menekannya agar menunda langkah tersebut. Namun Khan menolak, dengan alasan tidak melihat adanya indikasi bahwa pemerintah 'Israel' bersedia bekerja sama dengan ICC atau mengubah perilakunya di Gaza.
Dalam percakapan lain pada 1 Mei, Khan mengatakan Senator AS Lindsey Graham memperingatkan bahwa penerbitan surat penangkapan itu akan memberi sinyal kepada Hamas bahwa mereka “sebaiknya menembaki sandera Israel”.
Khan juga menggambarkan adanya gelombang tekanan pribadi pada periode yang sama. Ia menyebut pertama kali mengetahui adanya tuduhan pelanggaran seksual terhadap dirinya pada 2 Mei. Pada 6 Mei, ia diberi tahu bahwa seseorang telah mengajukan pengaduan ke Mekanisme Pengawasan Internal ICC tanpa persetujuan korban yang disebutkan. Pengadu tidak berniat melanjutkan kasus tersebut dan laporan itu kemudian dihentikan. Khan mengatakan tuduhan tersebut kembali mencuat pada Oktober setelah diangkat ulang oleh sebuah akun anonim di X.
Dalam pengajuannya, Khan menegaskan bahwa ia bertindak secara netral dan tidak mencari keuntungan pribadi. Ia menyatakan rencana penerbitan surat penangkapan telah dibuat sebelum munculnya tuduhan maupun tekanan politik. Ia juga menolak klaim yang bersandar pada laporan media selektif untuk mendiskualifikasinya, serta menegaskan bahwa persiapan kasus dilakukan secara cermat dan mendalam.
Khan turut menentang dengan keras permintaan 'Israel' agar surat penangkapan tersebut dibatalkan. Ia disebut bersikeras mengajukan tanggapan setebal 22 halaman setelah menilai draf awal respons tersebut terlalu lemah.
Ia menambahkan bahwa dirinya membentuk panel pakar hukum internasional untuk menilai apakah ICC memiliki yurisdiksi dan apakah perkara terhadap Netanyahu dan Gallant layak dilanjutkan. (zarahamala/arrahmah.id)