(Arrahmah.id) - Tujuan bernegara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, meliputi empat hal utama: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Tujuan ini seharusnya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.
Duka dan derita rakyat Aceh, Sumbar, dan Sumut telah menjadi berita nasional, bahkan internasional. Namun, empati pemerintah terkesan lokal.
Di negara lain, empat orang warganya meninggal sudah dinyatakan bencana nasional; bahkan ada negara bila menterinya gagal melaksanakan tujuan bernegara, dia ikhlas mengundurkan diri.
Bandingkan dengan pemerintah negeri ini. Ada menteri berprilaku tidak manusiawi dengan mengatakan, "Indonesia terdiri dari 37 provinsi, sedang yang terkena bencana hanya 3 provinsi, belum bisa dinyatakan bencana nasional."
Menteri dalam negeri menolak bantuan negara sahabat, "Nilainya tak seberapa, kurang 1 M, masih bisa kita atasi," katanya jumawa.
Sementara menteri lain menuntut masyarakat yang menggalang donasi supaya melapor dan ditarik pajak.
Betapa mengerikannya sikap menteri ini. Mau tahu perilaku yang lebih tidak manusiawi lagi dari pejabat negeri ini?
Seorang anggota DPR bilang, masyarakat terkena bencana ada yang menggunakan kayu longsoran banjir untuk membangun rumahnya lagi, ini tidak bisa dibiarkan.
Pertanyaannya, apakah sikap menteri dan pejabat ini representasi dari sikap presiden? Seperti dikatakan guru politiknya, Jokowi, "Tidak ada sikap menteri, yang ada sikap presiden?"
Nabi Muhammad SAW bersabda, yang maknanya: "Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian membenci mereka dan mereka pun membenci kalian, juga kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian," (HR. Muslim).
Musibah yang meluluhkan perkampungan dan alam di 3 provinsi merupakan momentum bagi Presiden Prabowo untuk mencintai dan dicintai rakyat, demi memenuhi tujuan bernegara, mengapa dilewatkan? Hanya sekadar mengadopsi kepentingan kroni politik yang tidak beradab dan tidak berprikemanusiaan itu.
Sebagai presiden, jika Prabowo gagal melahirkan kebijakan politik yang memihak rakyat, jangan salahkan rakyat Aceh bila menghidupkan memori lama: Aceh Merdeka! Dan tak perlu melakukannya dengan misi kombatan yang melelahkan, karena mantan panglima kombatan itu sudah jadi gubernur. Ia akan menggunakan politik santun: referendum.
Tangis Gubernur Muallim alias Abdul Manaf yang memilukan, menyaksikan derita rakyatnya telah mengguncang nurani dan membangkitkan solidaritas kemanusiaan rakyat Indonesia. Sudah ada amsalnya. Bila referendum berhasil, bukan mustahil nasib Prabowo seperti pendahulunya, Presiden BJ Habibie yang terjungkal dari kursi kekuasaan akibat lepasnya Timor Timur.
Dan bila Aceh merdeka, jangan membayangkan Aceh akan bernasib sama dengan Timor Leste yang miskin. Aceh propinsi kaya yang terus menerus dijarah pusat. Sejak dahulukala, kerajaan Aceh punya negeri sahabat. Aceh pernah jadi perwakilan Khilafah Turki Ustmani. Bahkan hingga sekarang jamaah haji Aceh masih mendapat "balas jasa" atas sejarah masalalunya dari Kerajaan Saudi Arabia.
Negeri jiran Malaysia yang tersinggung oleh hinaan Mendagri RI Tito Karnavian, tentu tak keberatan membantu saudara muslimnya, juga Brunei Darussalam. Insya Allah negeri muslim lainnya akan menunjukkan solidaritasnya. Semoga saja Presiden Prabowo dapat berpikir cerdas, bajik, dan bijak!
Yogyakarta, 31 Desember 2025
(ameera/arrahmah.id)