GAZA (Arrahmah.id) - Khaled Mashal, Kepala Biro Politik Hamas di luar negeri, mengatakan bahwa perlawanan Palestina tengah mengajukan pendekatan-pendekatan yang realistis dan praktis untuk memastikan bahwa pihak 'Israel' tidak akan mengalami serangan baru dari Jalur Gaza tanpa harus terjadi pelucutan senjata.
Dalam wawancara program Mawazin Al Jazeera Arabic Mashal menegaskan bahwa otoritas pemerintahan di Gaza harus tetap berada di tangan rakyat Palestina. “Orang Palestina sendiri yang menentukan, dan mereka yang berhak memerintah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa sumber bahaya sesungguhnya adalah entitas Zionis, bukan Gaza yang kini dituntut untuk dilucuti senjatanya. Mashal menyebut bahwa penyelamatan serta bantuan kemanusiaan bagi Gaza sangat penting untuk mendorong proses menuju fase kedua kesepakatan penghentian perang. Menurutnya, Hamas sedang berusaha mencapai tujuan ini “dengan segala cara yang mungkin”.
Mashal juga mengatakan bahwa isu Palestina kini telah kembali ke pusat perhatian kawasan, bangkit dari keterpinggirannya, dan mampu memaksakan dirinya pada agenda politik regional.
Tokoh senior Hamas itu menegaskan bahwa Gaza telah memberikan apa yang mampu ia berikan. “Kini saatnya Gaza pulih, menata diri, dan mengembalikan kehidupan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa Gaza tidak lagi dituntut untuk kembali melepaskan tembakan, namun menegaskan bahwa pelucutan senjata bagi rakyat Palestina adalah ‘seperti mencabut ruh mereka’. “Kami telah memberi tahu para mediator bahwa Gaza membutuhkan siapa pun yang dapat membantunya bangkit dan pulih kembali,” katanya.
Pernyataan Mashal datang pada saat Presiden AS Donald Trump tengah mendorong percepatan menuju fase kedua dari kesepakatan gencatan senjata. Dalam fase inilah isu senjata Hamas menjadi titik krusial.
'Israel' tetap bersikeras bahwa pelucutan senjata perlawanan harus menjadi langkah pertama dan mendasar dalam fase kedua, sementara pihak perlawanan menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerahkan senjata kecuali dalam kerangka dialog nasional, di mana senjata itu kelak berada di tangan negara Palestina yang merdeka. (zarahamala/arrahmah.id)