Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, GPM merupakan langkah nyata pemerintah dalam memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau, terutama menjelang hari besar keagamaan atau saat terjadi gejolak ekonomi. “Gerakan pangan murah ini, merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, agar masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau,” kata Syarwani, Jumat (17/10/2025).(kaltara.tribunnews.com/17/10/2025)
Gerakan Pangan Murah (GPM) adalah program pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional dengan menyediakan bahan pangan pokok dengan harga terjangkau bagi masyarakat, terutama saat lonjakan harga. GPM pada kenyataanya tidak dapat menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Terlebih lagi dengan mekanisme nomor antrian, yang artinya hanya terbatas pada masyarakat yang bisa antri untuk mengambil dan menunggu antrian saja. Sehingga dari fakta tersebut bisa kita lihat GPM tidak dapat maksimal untuk menjadi solusi masalah ketahanan pangan terkhusus di Bulungan.
Sementara kebutuhan pangan yang di gelar dalam GPM itu dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, Maka terjadilah rebutan di kalangan masyarakat. Jadi meski sudah sering di gelar GPM tidak serta merta seluruh masyarakat merasakan hasil nya, dan tidak semua masyarakat juga pernah ikut serta dalam GPM tersebut, belum lagi salah satu bahan pokok seperti beras yang dijual dalam GPM juga bisa di dapatkan oleh masyarakat di pasar meski dengan harga berbeda, ini artinya stock untuk GPM pun menjadi rebutan oleh para pedagang dan pihak pemerintah yang menggelar GPM.
GPM bukan lah solusi tuntas untuk mengentas pada masalah pangan di Bulungan. Kepemilikan sumber daya alam yang dimiliki oleh asing dan masalah tata kelola impor-ekspor adalah masalah pangkal pangan di Bulungan. carut-marut tersebut berpangkal dari paradigma tata kelola yang keliru. Sistem pangan dan pertanian di negeri ini lahir dari sekularisme kapitalisme yang telah mengaburkan, bahkan meniadakan visi politik pangan. Pangan tidak lagi dikelola untuk menyejahterakan rakyat dan menjamin kedaulatan, tapi sebaliknya dilepaskan dari tanggung jawab negara.
selama pangan dipandang sebagai komoditas ekonomi sebagaimana dalam sistem kapitalisme, rakyat akan terus menjadi korban permainan pasar dan monopoli yang dilakukan oleh korporasi. Hal ini tentu berbeda dengan Islam. Islam menghadirkan paradigma yang menempatkan pangan sebagai hak dasar setiap orang, sekaligus amanah negara untuk memenuhinya. Dengan prinsip ini, negara tidak hanya mengatur, tapi benar-benar mengurus rakyat agar kebutuhan pokok mereka terpenuhi secara layak. Pemerintah harus memperbaiki sistem ekonomi jika ingin masyarakat sejahtera.
Islam menempatkan negara sebagai penanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Seorang khalifah sadar bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh sebab itu, ia wajib memastikan seluruh kebutuhan pokok rakyat, termasuk pangan, terpenuhi dengan mudah, murah, dan berkualitas. Dalam sistem islam kebutuhan pangan akan di lihat oleh khalifah sebagai sesuatu yang urgent untuk di penuhi oleh negara kepada seluruh rakyat, karena kebutuhan pokok adalah hajat yang harus di utamakan oleh negara dalam pemenuhanya.
Negara akan mengatur swasembada pangan dengan pemberdayaan di semua sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta mencegah terjadi nya monopoli yang akan membuat kelangkaan barang sehingga akses bahan pangan murah dan mudah akan dijangkau oleh seluruh masyarakat. Sistem ekonomi islam akan menutup eksploitasi sumber daya alam yang diserahkan kepada asing dan akan mengelola sendiri kekayaan alamnya untuk kesejahteraan umat.
Teladan kepemimpinan Islam dalam menjamin pangan dapat kita saksikan dalam kisah Khalifah Umar bin Khaththab ra.. Beliau sendiri memanggul gandum untuk keluarga miskin, memberi subsidi kepada petani, dan menarik lahan yang ditelantarkan lebih dari tiga tahun untuk diberikan kepada warga yang mampu menghidupkan. Semua dijalankan demi memastikan kesejahteraan rakyat.