KABUL (Arrahmah.id) -- Di tengah kekhawatiran perang dengan Pakistan berulang, lebih dari seribu ulama Afghanistan telah mengeluarkan resolusi baru yang bertujuan agar perang tidak terus berlanjut.
Dilansir The Diplomatic Insight (12/12/2025), dalam pertemuan itu para ulama menyatakan bahwa tanah Afghanistan tidak boleh digunakan untuk merugikan negara tetangga mana pun.
Pertemuan itu juga menekankan bahwa jika ada yang melanggar prinsip ini, "Imarah Islam memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang sesuai".
Berdasarakan resolusi tersebut, pemimpin tertinggi Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA), Hibatullah Akhundzada, memutuskan tidak pernah mengizinkan warga negara Afghanistan untuk bepergian ke luar negeri untuk kegiatan militer dan siapa pun yang melakukannya harus dihentikan.
Pakistan menyambut baik langkah tersebut tetapi tetap bersikap hati-hati, dengan alasan jaminan IIA sebelumnya yang belum terpenuhi.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menggambarkan perkembangan tersebut sebagai hal positif, namun menegaskan kembali tuntutan Islamabad untuk jaminan tertulis formal bahwa wilayah Afghanistan tidak akan digunakan untuk melawan Pakistan.
Meskipun para analis telah mencatat pentingnya langkah para ulama tersebut, resolusi itu tidak memiliki kedudukan hukum resmi, dan juga tidak didukung oleh IIA. Resolusi itu juga tidak secara langsung menyebut Pakistan. Namun demikian, resolusi itu dengan jelas menyatakan bahwa siapa pun yang mencoba melakukan tindakan di luar Afghanistan akan diperlakukan sebagai pemberontak terhadap negara dan dihukum karena melanggar arahan pemerintah.
Deklarasi ini muncul pada saat Islamabad mendesak Kabul untuk mengendalikan kelompok-kelompok seperti Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP) yang dituduh Pakistan sebagai dalang serangan di perbatasan.
Para pejabat Pakistan telah berulang kali meminta Kabul untuk mengeluarkan dekrit langsung dari Akhundzada yang melarang kegiatan tersebut. Namun, para pejabat Afghanistan dilaporkan menyarankan Pakistan untuk meminta pendapat para ulama Afghanistan untuk mendapatkan keputusan ini.
Kementerian Luar Negeri Pakistan, meskipun mengakui langkah tersebut, mempertanyakan bagaimana hal itu akan ditegakkan tanpa dukungan resmi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Tahir Andrabi, mengingatkan bahwa komitmen sebelumnya yang dibuat oleh IIA belum dipenuhi, itulah sebabnya Pakistan terus bersikeras pada jaminan tertulis.
Menteri Luar Negeri IIA Amir Khan Muttaqi, dalam pidatonya di pertemuan para ulama, mengatakan bahwa pemerintah sementara berhak untuk menghentikan siapa pun yang menggunakan wilayah Afghanistan untuk kegiatan militan. Ia mengatakan bahwa para ulama mendukung tindakan terhadap para pelanggar dan bahwa semua Muslim di Afghanistan diwajibkan untuk mematuhi resolusi tersebut. (hanoum/arrahmah.id)