JAKARTA (Arrahmah.id) - Habib Rizieq Shihab (HRS) melontarkan kritik tajam terkait belum ditetapkannya banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bencana nasional.
Dalam sebuah potongan video ceramah yang viral, HRS menduga ada pihak tertentu di lingkaran Istana yang memengaruhi Presiden Prabowo Subianto agar tidak menaikkan status bencana tersebut.
Menurut HRS, penolakan terhadap penetapan status bencana nasional bukan disebabkan keterbatasan kemampuan negara, melainkan adanya ketakutan dari oknum tertentu terhadap sorotan dunia internasional apabila status tersebut diberlakukan.
HRS juga menilai pemerintah terkesan “malu” menerima bantuan asing, namun tidak malu berutang.
"Bencana nasional nggak usah malu… Kalau ngutang boleh malu. Ngutang triliun-triliunan nggak malu, nerima bantuan malu,” tegasnya di hadapan jamaah.
Takut Investigasi Asing
HRS menjabarkan bahwa penetapan status bencana nasional biasanya akan membuka peluang masuknya bantuan internasional. Namun, menurutnya, yang ditakutkan bukanlah bantuan tersebut, melainkan kehadiran jurnalis internasional, peneliti, dan penyelidik independen yang akan menelusuri penyebab kerusakan lingkungan hingga ke akar masalah.
"Bukan bantuannya yang mereka takut… Mereka mencari kenapa ini hancur begini? Oh ini karena banjir. Kenapa bisa banjir? Karena hutannya gundul. Kenapa gundul? Karena ada program ini dan itu,” ujarnya dalam ceramah yang dikutip, Sabtu (27/12/2025).
HRS menilai investigasi tersebut berpotensi membongkar keterlibatan perusahaan dan pihak yang memberikan izin atas aktivitas yang merusak lingkungan.
"Siapa yang tanda tangan? Siapa pemilik perusahaan? Dari mana izin? Dibongkar semua. Jadi banyak yang takut kalau itu dibongkar semua, masuk penjara,” tegasnya.
Tetap Husnudzon kepada Presiden Prabowo
Meski melontarkan kritik keras, HRS menegaskan tetap berprasangka baik kepada Presiden Prabowo. Ia meyakini Presiden memiliki kepedulian terhadap wilayah Sumatera dan mendukung penetapan status bencana nasional.
Namun, ia menduga Prabowo menerima laporan yang tidak sesuai realita dari orang-orang di sekitarnya.
"Yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik di sekitar dia yang mempengaruhi presiden supaya jangan dinyatakan sebagai bencana nasional,” ujar HRS.
Ia juga menyindir kondisi lapangan yang disebutnya berubah drastis hanya saat Presiden hadir.
"Presiden datang lampu nyala, Presiden pulang mati lagi. Kacau tidak? Itulah Indonesia,” katanya.
Belajar dari Tsunami 2004
Sebagai pembanding, HRS menyinggung penanganan Tsunami Flores 1992 dan Tsunami Aceh 2004. Pada saat itu, pemerintah menetapkan status bencana nasional sehingga membuka pintu bantuan internasional yang mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana.
Menurut HRS, keberanian pemerintah kala itu justru membawa dampak positif karena dukungan dunia internasional mengalir deras, baik berupa bantuan kemanusiaan maupun dukungan teknis.
(ameera/arrahmah.id)