JAKARTA (Arrahmah.id) - Polemik pembagian keuntungan PT Freeport Indonesia (PTFI) kembali mencuat setelah terungkap bahwa pada 2024 perusahaan tambang raksasa itu mencatatkan profit sekitar Rp67 triliun, namun pemerintah pusat dan daerah hanya menerima sekitar Rp7,73 triliun. Padahal, Indonesia telah memegang 51 persen saham Freeport.
Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai kondisi tersebut sangat janggal.
Ia bahkan menyebut adanya indikasi manipulasi dalam pembagian hasil keuntungan Freeport kepada pemerintah Indonesia.
“Kalau benar Indonesia yang menggenggam saham 51 persen di Freeport, hanya dapat bagian keuntungan Rp7 triliun saja, itu manipulasi. Sudah sangat keterlaluan merugikan Indonesia,” tegas Fahmy di Jakarta, Sabtu (27/12/2025).
Menurutnya, dugaan manipulasi itu sangat mungkin terjadi karena Freeport masih menjadi pemegang kendali operasional. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas.
“Indikasi manipulasi tersebut dimungkinkan dilakukan Freeport karena pihak Freeport pemegang saham pengendali. Pemerintahan Prabowo harus bisa menghentikan dugaan manipulasi tersebut dengan cara membatalkan Freeport sebagai pemegang saham pengendali,” ujarnya.
Nada kritik yang sama disampaikan ekonom dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra. Ia menyebut sistem bagi hasil antara Freeport dengan pemerintah Indonesia sangat merugikan negara maupun Papua sebagai daerah penghasil.
Ia mencatat, pada 2024 Freeport meraih profit Rp67 triliun, namun pemerintah hanya menerima Rp7,73 triliun atau kurang dari 11,5 persen. Padahal dengan kepemilikan 51 persen saham, pemerintah seharusnya bisa menerima setidaknya Rp34 triliun.
“Seandainya dapat Rp34 triliun, mantap banget. Separuhnya bisa dialokasikan untuk memakmurkan Papua yang penduduknya sekitar 2—3 juta jiwa,” kata Gede.
Ia pun mendorong pemerintah Prabowo Subianto meninjau ulang skema bagi hasil Freeport.
Kekayaan alam, terutama tambang emas Papua, menurutnya harus memberikan manfaat terbesar bagi rakyat, khususnya masyarakat Papua.
Di sisi lain, pihak Freeport menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan tetap berkomitmen memberikan kontribusi bagi negara dan daerah.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menyebut bagian pemerintah pusat dan daerah dari keuntungan bersih 2024 mencapai Rp7,73 triliun, terdiri atas Rp3,1 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp4,63 triliun untuk pemerintah daerah.
“Perusahaan senantiasa transparan dan akuntabel dalam menjalankan kewajibannya. Pembayaran bagian daerah dari keuntungan bersih merupakan bukti nyata komitmen perusahaan dalam berkontribusi pada pembangunan ekonomi daerah,” ujar Tony, Rabu (23/4/2025).
Dana daerah tersebut dibagi antara Pemprov Papua Tengah yang menerima sekitar Rp1,16 triliun, Pemkab Mimika sekitar Rp1,92 triliun, serta tujuh kabupaten lain—Nabire, Paniai, Puncak, Puncak Jaya, Dogiyai, Deiyai, dan Intan Jaya—yang masing-masing mendapat Rp221,2 miliar.
Freeport juga menyebut total penerimaan negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan pungutan lainnya pada 2024 mencapai lebih dari US$4,6 miliar atau sekitar Rp79 triliun, termasuk kontribusi ke daerah yang diklaim mencapai lebih dari Rp11,5 triliun.
Meski demikian, perdebatan mengenai keadilan pembagian keuntungan Freeport diperkirakan masih akan berlanjut.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam memastikan kekayaan alam nasional dikelola untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
(ameera/arrahmah.id)